Masa Depan Demokrasi Maluku Utara

Masa Depan Demokrasi Maluku Utara

(Sepenggal Gagasan Menjelang Pemilihan Legislatif 2014)

(png tree)

Pembicaraan terkait Demokrasi mulai marak dibicarakan menjelang momen-momen politik ini. Hal ini pula yang dilakukan oleh Jaringan Muda Maluku Utara (JMMU) dengan tema terkait “Masa Depan Demokrasi Maluku Utara (Sepenggal Gagasan Menjelang Pemilihan Legislatif 2014)”. Agenda inipun tak terlepas dari kehadiran berbagai organisasi kepemudaan meliputi beberapa Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Ternate. Maka ini sepenggal catatan dari dialog ini.

            Pemateri dalam di dialog ini diantaranya; Samsul Rijal (DPP KNPI), Sofyan Daud (DPRD Tikep), Boki Nita (Keterwakilan Perempuan, Caleg Demokrat), Aziz Hasyim (Akademisi). Pemateri pertama yang memaparkan gagasannya adalah Samsul Rijal (DPP KNPI). Dalam pemaparan materinya, ia mengatakan implementasi dari demokrasi cenderung seperti langit dan bumi. Demokrasi berasal dari kata demos dan cratos. Demokrasi bukan semata pada demokrasi politik tapi juga dalam demokrasi pemerintahan. Bahkan demokrasi yang diusung Plato, sudah dilakukan oleh Rasulullah yaitu “Culture Madani”, tandas Samsul. Ia melanjutkan dalam konteks kepemimpinan Maluku Utara, maka dalam 2 periode ini, kepemimpinan itu illegal. Maluku Utara, daerah dengan inflasi yang tinggi dengan perputaran uang yang rendah. Maka dimana peran pemerintah dalam men-drive ini. Maluku Utara harus punya grand design, role mode untuk men-drive bentuk pemerintahan.

            Maluku Utara cenderung politisasi hukum. Secara historital, mengenai tata kota kemarin. Anak daerah harus bangga dengan kearifan lokal. Contoh Jepang walaupun endosentris tapi punya kaisar, Belanda yang maju tapi memiliki raja. Begitu juga Inggris, Malaysia, dan lainnya. Mereka membangun character building, lanjut beliau.

            NKRI lahir dari kesepakatan raja-raja. NKRI buka hanya peran-peran Soekarno tapi juga ada Natsir yang ingin membentuk Negara-Agamis, kata beliau. Pemda perlu melihat secara objektivitas terhadap permasalahan sosial dan hukum dalam membentuk konstitusional, lanjut Samsul. Dalam konteks politik demokrasi, rakyat Malut, bagaimana anak sekolah ketika bangun berpikir langsung ke sekolah, begitu juga nelayan, petani, ketika bangun berpikir ke laut dan ke kebun. Ini sekarang kan semua membicarakan politik, lanjut Samsul.

            Materi kedua yang dipaparkan dalam dialog ini adalah Sofyan Daud. Peristiwa demokrasi terakhir Malut adalah hasil Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu (pilkada). Ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku Utara lebih cerdas dari periode-periode pemilihan sebelumnya, beliau mengawali materinya. Tema ini juga membuat kita menjadi manusia yang memiliki komitmen terhadap demokrasi. Institusi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat hingga partai politik adalah penguji demokrasi. Menghasilkan kader-kader politik yang baik, lanjut Sofyan.

            Orang-orang cerdas itu harus mencerdaskan masyarakat. Rakyat itu sebenarnya bisa memiliki tapi mereka tidak memilih. Demokrasi memberikan kesempatan hingga orang brengsek pun harus memilih. Bahkan dalam konteks, bagaimana kalau orang brengsek memilih orang brengsek, kata beliau.

            Pemateri ketiga dalam dialog ini adalah Boki Nita. Membicarakan demokrasi itu sangat luas. Bisa saja tatanan pemerintahan, ekonomi, dan politik, tandas Boki Nita. Boki Nita yang menjadi pemateri sebagai keterwakilan perempuan mengatakan MDG’s sebagai isu-isu perempuan. Keterwakilan perempuan dalam pemilu. Bahkan ini aturan KPU terkait 30% keterwakilan perempuan. Kalau perempuan-perempuan memilih perempuan maka perempuan bisa menjadi perwakilan rakyat, gagas Nita.

            Jumlah yang berbeda dalam legislatif antara Manado dengan Maluku Utara. Manado, perempuan cukup banyak dalam legislatif. Perempuanlah yang paling mengerti perempuan, lanjut Nita.

            Yang namanya politisi itu do something for partai politik, tandas Nita. Di Ubekistan itu seluruh pembiayaan politik dibiayai negara. Di Australia itu 50%-50%. Dan di Indonesia hampir hanya sedikit pembiayaan politik. Hal ini membuat menjadi sulit untuk pendidikan politik. Debat politik harus mengatasi masalah golput, lanjut Boki Nita.

            Pemateri keempat dalam dialog ini adalah Aziz Hasyim. Aziz lebih mengerucut dalam mengupas tentang “Potret Pemuda dalam Pileg 2014”. Teman-teman kalau di kampus disebut civitas akademika maka malam ini teman-teman disebut civitas pergerakan, ungkap Aziz dalam memulai pemaparan materinya.

            Pembicaraan tentang demokrasi atau apapun bahasanya. Maka demokrasi cenderung membicarakan visi dan gagasan. Pertama, pemilih dan memilih, kedua, eleksetrend, keitga karakter pemilih. Inilah ikhtiar demokrasi. 1995-1999 adalah trend demokrasi karena transisi. Ikhtiar demokrasi. Rumusannya cenderung membuat ketidak keyakinan karena kuat ditambah kekuasaan sama dengan menang, tandas Aziz.

            Hampir kita lihat tidak visi dan gagasan. Misalkan slogan pemilih cerdas pemilu berkualitas. Hal ini harusnya menyentuh kesadaran. Bagaimana pemilu berkualitas kalau penyelenggara tidak berkualitas, tandas Aziz. Prancis mendorong demokrasi, bukan tanpa darah. Dan itu merupakan desain kekaisaran. Begitu juga halnya dengan Amerika. Grand design untuk membalikkan citra Amerika untuk menyatakan mereka adalah demokrasi. Dengan terpilihnya Presiden Obama, lanjut Aziz.

            Apakah jalan menuju demokrasi harus berdarah-darah? Demokrasi harusnya bisa dicapai dengan martabat. Syaratnya adalah penyelenggara yang lebih baik. Parpol melakukan deal politik dan money politik, lanjut Aziz. Demokrasi memang identik dengan visi. Maka perlu melihat perjalanan sejarah-sejarah demokrasi. Kalau kita sepakat demokrasi itu terkait visi maka kita perlu melihat demokrasi di Maluku Utara dalam potret yang lalu, tandas Aziz.

            Maka penyelenggara yang cerdas harus menghasilkan pemilih yang cerdas. Jangan lagi berharap demokrasi kalau rakyat menangis. Demokrasi pada akhirnya akan melahirkan pemimpin yang dungu. Pemilih cerdas, penyelenggara bobrok maka pemilu bobrok. Jadinya money politik tambah kekuasaan sama dengan beli suara di KPU, lanjut Aziz.

            Setelahnya berlangsung diskusi yang alot, banyak penanya yang bertanya tentang kondisi demokrasi kini hingga kinerja (Boki Nita dan Sofyan Daud) selaku perwakilan DPR-RI Maluku Utara dan Anggota DPRD Tikep serta sedang mencalonkan diri lagi.

            Sayangnya diskusi ini tidak berorientasi dan tidak menentukan indikator untuk kemajuan demokrasi secara umum yang mampu dipertanggungjawabkan pemateri yang sebagian sebagai anggota DPRD dan DPR-RI dan sedang mencalonkan diri lagi, begitu juga dengan akademisi, dan kaum muda. Semisal kita menyadari bahwa demokrasi itu membutuhkan rasionalitas, moralitas, dan etika yang kuat. Maka yang diperlukan adalah perbaikan kualitas manusia bukan semata pembangunan infrastruktur. Demokrasi sebagai instrumen dalam misi yang ideal untuk membentuk masyarakat madani dengan indikator yang mirip dengan masyarakat madani di masa Rasulullah, syura (musyawarah), al-adalah (keadilan), al-amanah (kepercayaan), al-masuliyah (bertanggung jawab), al-hurriyah (kebebasan), dan al-musawah (kesejajaran). Kalau dalam sistem Islam pastinya suara ulama berbeda dengan suara seorang pemabuk. Tapi bagaimana kita kedepankan kedemokrasian islam bukan islam demokrasi. Demokrasi memang akan terpaut pada orang brengsek memilih orang brengsek, orang baik memilih orang brengsek, orang brengsek memilih orang baik dan orang baik memilih orang baik. Maka bagaimana kita mengatur demokrasi agar hanya terpaut pada orang brengsek memilih orang baik dan orang baik memilih orang baik. Maka perlu kaderisasi partai politik yang menciptakan orang baik.